Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Pembangunan berkelanjutan

adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH

adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Ekosistem

adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Pelestarian fungsi lingkungan hidup

adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Daya dukung lingkungan hidup

adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Daya tampung lingkungan hidup

adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Sumber daya alam

adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal,

adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL,

adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Baku mutu lingkungan hidup

adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Pencemaran lingkungan hidup

adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Perusakan lingkungan hidup

adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Kerusakan lingkungan hidup

adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Konservasi sumber daya alam

adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Perubahan iklim

adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Limbah

adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3

adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3,

adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Pengelolaan limbah B3

adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Dumping (pembuangan)

adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Sengketa lingkungan hidup

adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Dampak lingkungan hidup

adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Organisasi lingkungan hidup

adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Audit lingkungan hidup

adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Ekoregion

adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Kearifan lokal

adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Masyarakat hukum adat

adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Setiap orang

adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Instrumen ekonomi lingkungan hidup

adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Ancaman serius

adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Izin lingkungan

adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Izin usaha dan/atau kegiatan

adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Pemerintah daerah

adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.(Sumber: UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

No comments:

Post a Comment