Pemerintahan Daerah

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pemerintahan daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pemerintah daerah

adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Desentralisasi

adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Dekonsentrasi

adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Tugas pembantuan

adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda

adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Peraturan kepala daerah

adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah

adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD,

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pendapatan daerah

adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Belanja daerah

adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pembiayaan

adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pinjaman daerah

adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Kawasan khusus

adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon

adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD

adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS

adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye

adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih. dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. (Sumber: UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

No comments:

Post a Comment