Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Lalu Lintas

adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Angkutan

adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Simpul

adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Kendaraan

adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Kendaraan Bermotor

adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Kendaraan Tidak Bermotor

adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Kendaraan Bermotor Umum

adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Ruang Lalu Lintas Jalan

adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Jalan

adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Terminal

adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Halte

adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Parkir

adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Berhenti

adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Rambu Lalu Lintas

adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Marka Jalan

adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Sepeda Motor

adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Perusahaan Angkutan Umum

adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Pengguna Jasa

adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Pengemudi

adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Kecelakaan Lalu Lintas

adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Penumpang

adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Pejalan Kaki

adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Pengguna Jalan

adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Dana Preservasi Jalan

adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Penyidik

adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Penyidik Pembantu

adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Pemerintah Daerah

adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Menteri

adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan. (Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.(Sumber: UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

No comments:

Post a Comment